Dorong Perbaikan Tata Niaga dan Hilirisasi, Wakil Bupati Lampung Utara Suarakan Aspirasi Petani Singkong di DPR RI
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap hasil RDPU ini benar-benar berdampak pada lahirnya regulasi yang berpihak pada petani dan mampu memperkuat ketahanan pangan dari desa.
Pratama Media News, Jakarta, Rabu (25/6/2025) — Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendorong pembenahan tata niaga dan penguatan hilirisasi komoditas ubi kayu dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., hadir langsung dalam agenda yang mempertemukan DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta pelaku industri singkong nasional. Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan klasik yang masih membelit petani singkong diangkat, mulai dari anjloknya harga jual, tingginya ongkos produksi, hingga minimnya perlindungan terhadap produk lokal dari banjirnya impor.
“Petani kami terus berada di posisi paling rentan. Produksi meningkat, tapi harga tetap rendah. Ini menandakan ada yang tidak beres dalam tata niaga singkong,” tegas Romli di hadapan anggota legislatif.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam membangun sistem perdagangan yang berpihak kepada petani, serta perlunya intervensi regulasi untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan sarana produksi.
Dalam RDPU tersebut, isu mengenai hilirisasi industri singkong juga mengemuka. Romli mengungkapkan, Lampung Utara sebagai salah satu sentra produksi ubi kayu nasional mendesak adanya dukungan untuk pembangunan industri pengolahan di daerah.
“Kami tidak ingin Lampung Utara hanya dikenal sebagai pemasok bahan mentah. Sudah saatnya investasi industri pengolahan dibuka di daerah, agar petani bisa menikmati nilai tambah dari hasil taninya sendiri,” ujarnya.
Sejumlah anggota Baleg DPR RI, termasuk La Tinro La Tunrung (Fraksi PDI Perjuangan), menyambut aspirasi tersebut dengan menekankan perlunya percepatan program modernisasi pertanian, kemudahan akses terhadap alat mesin pertanian (alsintan), serta perlindungan terhadap harga jual petani melalui kebijakan strategis nasional.
Rapat ini menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis, yang diharapkan dapat memberi kerangka hukum bagi tata kelola komoditas unggulan nasional, termasuk singkong, secara lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap hasil RDPU ini benar-benar berdampak pada lahirnya regulasi yang berpihak pada petani dan mampu memperkuat ketahanan pangan dari desa. (Prie/PMN).
Judul: Dorong Perbaikan Tata Niaga dan Hilirisasi, Wakil Bupati Lampung Utara Suarakan Aspirasi Petani Singkong di DPR RI
Editor: Suprianto
