UMKO Gelar Seminar dan FGD Hilirisasi Ubi Kayu: Rektor UMKO dan Tokoh Masyarakat Soroti Tata Kelola dan Ketegasan Pemerintah Terhadap Pengusaha

Pratama Media News, Lampung Utara, Selasa (24/6/2025) – Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjawab tantangan pembangunan daerah dengan menyelenggarakan Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Hilirisasi Ubi Kayu di Lampung Utara, Selasa (24/6/2025). Acara ini mempertemukan akademisi, tokoh masyarakat, petani, dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi konkret atas berbagai persoalan tata kelola ubi kayu di daerah sentra produksi tersebut.

Ketua Senat UMKO, Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H., FHIS UMKO dalam keterangannya kepada Pratama Media News menekankan pentingnya membangun sistem hilirisasi yang adil dan terstruktur bagi petani. Ia menyoroti dominasi pabrik tapioka sebagai satu-satunya tujuan jual, serta lemahnya posisi tawar petani dalam rantai produksi ubi kayu.

“Ubi kayu tidak boleh berhenti di pabrik tapioka. Kita butuh nilai tambah, penguatan kelembagaan petani, dan intervensi aktif pemerintah agar petani memiliki kedaulatan dalam menentukan masa depan panennya,” ujar Dr. Didiek.

Pendekatan Substansi, Struktural dan Kultural

Didiek mengusulkan pembatasan kuota pabrik maksimal 50% dari total lahan ubi kayu, serta sistem pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, petani, dan auditor. Selain itu, dibutuhkan lembaga mediasi dan pengawasan khusus tata kelola ubi kayu serta upaya menghapus pungutan liar dan praktik buruk yang selama ini merugikan petani.

Didiek juga mendorong pemerintah menyediakan:

• Dana talangan saat harga pasar jatuh.
• Gudang penampungan dan pabrik alternatif, sebagai solusi konflik harga antara petani dan pelaku industri.
• Pengembangan produk turunan seperti gaplek dan tepung, dengan membuka jalur ekspor.
• Konsorsium lintas daerah dan pendampingan koperasi petani sebagai mitra strategis.

Senada dengan Didiek, Sekretaris Forum Lintas Masyarakat Peduli Lampung Utara, Romli Moersaf, menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah terhadap pengusaha dan investor. Ia menyebut bahwa selama ini masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi aturan perundang-undangan, termasuk kewajiban membayar pajak, membangun infrastruktur lingkungan, dan pengelolaan limbah yang sesuai ketentuan.

“Pemerintah jangan ragu menindak tegas pengusaha yang abai. Mereka harus taat UU, PP, hingga Perda. Harus ada bak penampung air, limbah yang sesuai standar, dan kepedulian nyata lewat CSR bagi masyarakat sekitar,” tegas Romli.

Ia juga meminta agar pengusaha menjalankan semua kesepakatan, terutama terkait harga jual singkong, dan membatasi impor tepung tapioka yang justru merugikan petani lokal.

Namun Romli juga menyoroti kewajiban petani untuk memenuhi standar mutu dan masa tanam sesuai kebutuhan industri, yakni minimal 8–9 bulan sebelum panen. Untuk itu, ia meminta penyuluh pertanian hadir secara aktif dalam membina dan mendampingi petani di lapangan.

Romli juga mendesak Pemda agar menjemput bola ke Kementerian Pertanian terkait janji pemerintah pusat menyetarakan komoditas singkong dengan kopi, lada, dan cengkeh sebagai komoditas unggulan nasional.

Lebih lanjut, Romli mengusulkan agar petani tak selalu bergantung pada industri tapioka. Jika harga tidak berpihak kepada petani, maka singkong konsumsi bisa menjadi alternatif. Ia mencontohkan keripik balado dan olahan lain untuk pasar ekspor, yang saat ini masih sangat tinggi kebutuhannya, terutama ke Amerika Serikat.

“Pemerintah Sumatera Barat sudah melakukan ini. Bahkan Gubernurnya sudah bertemu Gubernur Lampung untuk membahas investasi pabrik olahan singkong konsumsi dan membuka akses ekspor melalui Pelabuhan Panjang. Ini contoh konkret bagaimana perhatian pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor,” ujarnya.

Saat ini, izin ekspor melalui Pelabuhan Panjang baru mencapai 18%, yang menurut Romli masih terlalu rendah untuk potensi yang dimiliki Lampung. Ia menilai sinergi antara pemerintah, investor, dan petani harus diperkuat demi keberlanjutan hilirisasi ubi kayu yang adil dan menguntungkan semua pihak. (Prie/PMN).

Judul: UMKO Gelar Seminar dan FGD Hilirisasi Ubi Kayu: Rektor UMKO dan Tokoh Masyarakat Soroti Tata Kelola dan Ketegasan Pemerintah Terhadap Pengusaha.
Editor: Suprianto